ANGGARAN RUMAH TANGGA
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) CIKERUH AMANAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga ini mengatur tata cara pengelolaan Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :
Perkumpulan adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
LKM adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat merupakan Pimpinan Kolektif dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
AD adalah Anggaran Dasar dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
ART adalah Anggaran Rumah Tangga dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Desa CIKERUH.
KK adalah Kartu Keluarga warga Desa CIKERUH.
KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa CIKERUH
Nangkis adalah Penanggulangan Kemiskinan
Pronangkis adalah Program Penanggulangan Kemiskinan
RT adalah Rukun Tetangga yang ada di Desa CIKERUH
RW adalah Rukun Warga yang ada di Desa CIKERUH
Mustingdes adalah Musyawarah Tingkat Desa
Musting RW adalah Musyawarah tingkat RW
Pengurus Organisasi adalah LKM dan Unit Pelaksana Kegiatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa CIKERUH yang terdiri dari Sekretariat, UPK, UPL, UPS
o. Kesekretariatan LKM adalah unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari LKM.
UPK adalah Unit Pengelola Keuangan, merupakan gugus tugas LKM dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir
UPL adalah Unit Pengelola Lingkungan merupakan gugus tugas LKM dalam pengelolaan kegiatan lingkungan
UPS adalah Unit Pengelola Sosial merupakan gugus tugas LKM dalam pengelolaan kegiatan sosial.
Pokja adalah Kelompok Kerja dalam proses pemilihan Anggota LKM.
RKK adalah Rapat Keputusan Khusus dalam proses pemilihan Anggota LKM.
BAB II
FUNGSI DAN KEGIATAN UTAMA LKM
Pasal 2
Fungsi LKM
Menyelenggarakan kegiatan pertemuan, dialog antar warga atau antara warga dengan Pengurus (Rembug Warga).
Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kecakapan untuk warga yang tergolong miskin di Desa CIKERUH
Penyelenggaraan perkreditan dana bergulir untuk kegiatan penambahan modal kerja dari usaha produktif yang layak.
4. Penyelenggaraan pembangunan fisik, santunan sosial dan lainnya di lingkungan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa CIKERUH, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
BAB III
KEPEMILIKAN
Pasal 3
Semua warga yang berdomisili tetap di Desa CIKERUH secara otomatis dianggap sebagai pemilik Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) CIKERUH Amanah.
BAB IV
ANGGOTA LKM
Pasal 4
Yang berhak menjadi anggota LKM CIKERUH Amanah adalah Semua penduduk dewasa yang berdomisili di Desa CIKERUH
Penduduk dewasa adalah mereka yang berusia 17 tahun keatas atau telah menikah
Semua penduduk dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota LKM.
Pasal 5
Panitia Pemilihan Anggota LKM
Untuk pertama kalinya proses pemilihan anggota LKM dikelola dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Anggota LKM yang terdiri dari Pokja Pemilihan, Pokja Pemantau dan Pokja Perumus Anggaran Dasar.
Panitia Pemilihan terdiri dari perwakilan warga dari setiap RT yang ada, dimana setiap RT dapat terwakili oleh sedikitnya 3 (tiga) orang di dalam Panitia Pemilihan.
Nama-nama anggota dan jumlah Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditetapkan dalam musyawarah di tingkat Desa.
Deskripsi kerja Panitia Pemilihan dan langkah langkah teknis pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh LKM melalui Mustingkel pada saat membentuk panitia pemilihan.
Pasal 6
Tata Cara Pemilihan Anggota LKM
Tata cara pemilihan anggota LKM, mengganti anggota LKM yang telah berakhir masa bhaktinya, dan anggota LKM yang mengundurkan diri; diatur sebagai berikut:
Anggota LKM bersama Utusan Warga RT (Relawan) mengadakan RKK untuk membentuk Panitia Pemilihan Anggota LKM, terdiri dari: Kelompok Kerja Perumus Anggaran Dasar; Kelompok Kerja Pemilihan; dan Kelompok Kerja Pemantau Partisipatif.
Anggota LKM dipilih dari dan oleh masyarakat melalui proses pemilihan berjenjang, mulai dari tingkat RT, hingga tingkat Desa, berdasarkan kriteria pemimpin berkualitas (Jujur/dapat dipercaya, adil/bijaksana, bertanggung jawab, ikhlas/sukarela, peduli dan rendah hati).
Hasil dari proses pemilihan berjenjang sebagai-mana disebut dalam ayat 1 hanya sah apabila telah disahkan dalam musyawarah di tingkat Desa (Mustingkel).
Proses pemilihan anggota LKM dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, tertulis, tanpa pencalonan, tanpa kampanye dan tidak direkayasa.
Pemilihan Anggota LKM dimulai dari pemilihan di tingkat RT.
Pada Pemilihan tingkat RT warga yang mempunyai hak memilih dan dipilih menuliskan 3 (tiga) nama yang berbeda pada kartu suara berdasarkan kriteria pemimpin berkualitas.
Hasil pemungutan suara di tingkat RT dihitung oleh panitia pemilihan disaksikan oleh pengurus RT yang bersangkutan dan oleh siapapun yang berminat untuk ikut menyaksikan.
Pemilihan tingkat RT dilakukan untuk menetapkan 5 (lima) orang sebagai utusan RT.
5 (Lima) nama yang memperoleh suara terbanyak , terpilih sebagai utusan RT dan dianggap sah untuk mengikuti pemilihan pada tingkat Desa.
Hasil pemilihan di tingkat Desa merupakan akhir dari proses pemilihan, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi anggota LKM terpilih yaitu secara berurutan dari nomor urut 1 (satu) sampai 13 (tiga belas).
Anggota LKM yang mengundurkan diri/meninggal dunia sebelum masa baktinya berakhir, digantikan oleh nomor urut berikutnya (14) dan seterusnya berdasarkan hasil pemilihan di tingkat desa.
Tata Tertib Pemilihan untuk mengganti anggota LKM yang telah berakhir masa bhaktinya, dan anggota LKM yang mengundurkan diri/meninggal dunia akan ditetapkan kemudian melalui rembug oleh Panitia Pemilihan dan di sahkan oleh Rembug Anggota LKM
Pasal 7
Masa Bhakti Agggota LKM
Masa Bkhati Anggota LKM selama 2 (dua) tahun;
Anggota LKM dipilih kembali untuk menjadi anggota LKM pada periode berikutnya.
Pasal 8
Tugas-tugas Kelompok Kerja Pemilihan LKM
1. Tugas Pokja Pemilihan :
Menyusun Tata Tertib Pemilihan, yang memuat:
- Mekanisme pemilihan anggota
- Jumlah minimal pemilih
- Menetapkan kriteria pemimpin LKM
- Jumlah utusan RT
- Tata tertib rembug warga Desa
- Memfasilitasi rembug warga pengesahan tata tertib
- Mensosialisasikan Tata tertib yang sudah disepakati pada rembug warga
2. Tugas Pokja Perumus AD :
Memfasilitasi rembug penyusunan draft AD tingkat RW/
Review AD lembaga yang akan dimampukan
Membuat rumusan draft AD berdasarkan hasil rembug warga
Sosialisasi hasil rumusan draft AD kepada seluruh masyarakat melalui media warga
Memperbaiki draft AD berdasarkan masukan setelah sosialisasi
Melaporkan draft AD pada rembug warga tingkat Desa pada tingkat Desa
3. Tugas Pokja Pemantau Partisipatif :
- Membangun kontrol sosial
- Monitoring kegiatan pemilihan
- Monitoring proses penyusunan Tata Tertib
- Monitoring sosialisasi
- Monitoring penyusunan AD
- Evaluasi
BAB V
TATA KERJA ANGGOTA LKM
Pasal 9
Dalam melaksanakan fungsinya dan pertumbuhan kinerja Anggota LKM, perlu adanya pembagian peran yang jelas kepada anggotanya, maka anggota LKM dibagi dalam 4 peran, sebagai berikut:
1. Peran Humas (hubungan masyarakat)
a. Sosialisasi
b. Hubungan kerja dengan lembaga lain
c. Menampung aspirasi anggota Perkumpulan
2. Peran penelitian dan perkembangan
a. Memberikan rekomendasi atas proposal KSM
b. Pemetaan Swadaya
c. Statistik dan Data Base Kemiskinan
3. Peran Pengarahan dan Pengembangan Dana
a. Pembinaan/Pendampingan KSM
b. Pendekatan Partisipatif
c. Pelatihan
4. Peran Pengawasan
a. Mengelola pengaduan masyarakat ( P P M )
b. Menilai kinerja UPK
c. Pelaporan
Masa tugas jabatan anggota LKM disetiap peran di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Rembug Anggota LKM.
Pasal 10
Proses Pengangkatan Koordinator
Untuk memudahkan pengkoordinasian, LKM wajib memilih dan mengangkat seorang Koordinator melalui RKK LKM. Koordinator LKM dipilih dari dan oleh anggota LKM.
Koordinator LKM dipilih setiap 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipilih lagi untuk masa bhakti enam bulan berikutnya.
Pemilihan Koordinator LKM dilakukan dalam RKK secara bebas, langsung, tertutup/ rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye. Anggota LKM yang memperoleh jumlah suara terbanyak secara otomatis menjadi Koordinator LKM untuk masa bhakti enam bulan terhitung tanggal pemilihan Koordinator LKM.
Koordinator LKM tidak mempunyai hak istimewa dalam pembuatan keputusan, kebijakan, perencanaan dan pengawasan.
Koordinator LKM berkewajiban mengkoordinasikan proses pembuatan keputusan, kebijakan, perencanaan dan pengawasan.
Jika Koordinator LKM tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu halangan yang bersifat sementara, maka anggota LKM dapat menunjuk penggantinya untuk sementara waktu.
Jika Koordinator LKM tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu halangan yang bersifat tetap, maka anggota LKM dapat melakukan pemilihan Koordinator LKM dalam RKK untuk masa bhakti enam bulan terhitung tanggal pemilihannya.
Pasal 11
Kegiatan LKM
Menetapkan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Menyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis)
Mengorganisir dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat bagi optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan.
Membudayakan nilai-nilai universal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupan bermasyarakat di Desa CIKERUH.
Monitoring pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan LKM dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Wilayahnya dan membangun kontrol sosial masyarakat.
Membangun kepercayaan pihak luar untuk dapat menjalin kerjasama
dan kemitraan.
LKM harus mempunyai program kerja (di luar PJM Pronangkis) yang jelas, untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Program ini memuat antara lain: Monitoring dan evaluasi kegiatan UP-UP; Rancangan rapat-rapat berkala; Membangun transparansi; Membangun mekanisme pertanggungjawaban (Audit, laporan berkala, dan laporan tahunan); Memperkenalkan program kepada pihak lain dan menjalin kemitraan); Evaluasi PJM Pronangkis; Pelaksanaan daur program (Pengulangan siklus PNPM-MP); Menjamin kepedulian dan kebersamaan di antara warga masyarakat; dan Membangun mekanisme keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
Pasal 12
Tugas dan tanggung jawab LKM
1. Tugas LKM :
LKM adalah pimpinan kolektif, sehingga segala keputusan LKM adalah berdasarkan rapat LKM atau keputusan kolektif
Merumuskan kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan LKM dengan persetujuan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Biaya LKM
Mengamati, mereview, dan menyetujui rencana usaha (business plan) dan anggaran UPK
Menggalang potensi sumber daya dari luar dalam rangka meningkatkan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Mengadakan koordinasi dan atau pertemuan dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
Menerima dan mengalokasikan bantuan yang diterima dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta
Bersama Pengawas dan Petugas UPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan dan menggalang pasrtisipasi masyarakat.
Memilih dan mengangkat pengawas UPK dan menilai kinerjanya
Memilih dan mengangkat personil UPK dan menilai kinerjanya
Bersama Manajer UPK menandatangani contoh tanda tangan rekening tabungan UPK di Bank dan bersama Manajer UPK melakukan penarikan dana dari rekening tersebut untuk kegiatan pelayanan UPK.
2. Tanggung Jawab LKM :
Bertanggung jawab kepada masyarakat Desa/desa atas kinerja LKM secara keseluruhan
Memastikan semua kebijakan dan kegiatan yang dirumuskan telah dilaksanakan oleh UP-UP dibawahnya
Memastikan bahwa penggalangan sumber daya dari luar telah terlaksana dan terkumpul memadai untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Memastikan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta di wilayahnya telah terselenggara dengan baik dan bantuan dari pihak pemerintah/swasta telah diterima dan dialokasikan sesuai kesepakatan
Memastikan aset organisasi diamankan secara benar, baik secara fisik maupun pencatatannya
Memberikan laporan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang dikelolanya kepada seluruh stakeholder, seluruh warga masyarakat di wilayahnya melalui media warga, media informasi, maupun laporan pertanggungjawaban tahunan
Pasal 13
Sekretariat
Sekretariat dikelola oleh seorang sekretaris
Apabila dipandang perlu jumlah sekretaris bisa ditetapkan lain
Ketentuan sebagai sekretaris :
Warga tetap Desa CIKERUH
Pendidikan minimal SLTP atau sederajat
Diutamakan yang berpengalaman dan mempunyai kecakapan dalam bidang pembukuan keuangan
Memiliki loyalitas pada pekerjaan, dan mau menjadi relawan
4. Tugas Sekretariat :
a. Menyusun agenda rapat/pertemuan LKM
b. Membuat dan menyebarkan surat undangan
c. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/pertemuan LKM
d. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota LKM ataupun pihak lain yang berkepentingan
e. Mencatat administrasi keuangan operasional LKM dan mencatat pengelolaan BLM
f. Melaporkan administrasi keuangan kepada LKM secara berkala;
BAB VI
DEWAN PENGAWAS UPK
Pasal 14
Tugas, Tanggung Jawab dan Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas UPK
1. Tugas Dewan Pengawas :
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK untuk mengukur kinerja operasional (kepatuhan) maupun kinerja keuangan berdasarkan indikator yang berlaku.
Mengarahkan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM
Melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun di KSM
Bekerja sama dengan LKM, relawan dan para perangkat desa untuk mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir
Bekerja sama dengan relawan dan para perangkat Desa/desa untuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman.
2. Tanggung Jawab Dewan Pengawas :
Bertanggung jawab kepada LKM atas terselenggaranya pengawasan, monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK dan melaporkan hasil kegiatan tersebut dalam kesempatan pertama setelah kegiatan
Memastikan program dan pelayanan pinjaman bergulir UPK tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peminjam (KSM)
Memastikan bahwa dana–dana hasil penggalangan dari pemerintah/ swasta telah diadministrasikan dan disalurkan oleh UPK sesuai ketentuan/kesepakatan.
Memberikan teguran, saran atau perbaikan kepada UPK berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit
Memastikan tersedianya Laporan Keuangan pengelolaan pinjaman bergulir UPK secara benar, tepat waktu dan transparan.
Memastikan bahwa kinerja UPK tercapai sesuai dengan indikator pencapaian yang disyaratkan
Memberikan usulan kepada LKM mengenai sanksi yang akan diberikan kepada petugas UPK baik berupa surat peringatan, skorsing maupun pemberhentian jika diketahui bahwa petugas tersebut telah melakukan penyimpangan kepatuhan maupun keuangan
Memberikan masukan kepada LKM atas rencana perekrutan petugas baru UPK
Memegang teguh kerahasiaan hasil-hasil pemeriksaan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
3. Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas UPK
LKM mengumumkan kebutuhan Pengawas UPK beserta kriterianya melalui papan informasi atau media warga
LKM melakukan identifikasi di masyarakat untuk mendapatkan orang-orang yang berpotensi dijadikan Pengawas UPK
LKM melakukan pendekatan kepada calon Pengawas yang berpotensi tersebut untuk memperoleh kesediaannya diangkat sebagai Pengawas
Melalui seleksi, LKM menentukan beberapa calon Pengawas untuk diajukan dalam rapat LKM.
Calon pengawas terpilih disosialisasikan kepada masyarakat melalui media masyarakat (papan info atau media warga). Dalam jangka waktu 7 hari tidak ada keberatan maka dajukan dalam rapat LKM
LKM melakukan rapat untuk memilih 2-3 orang yang akan diangkat sebagai Pengawas UPK
LKM menerbitkan Surat Pengangkatan sebagai Pengawas UPK kepada ketiga orang terpilih tersebut.
BAB VII
UNIT-UNIT PENGELOLA LKM
Pasal 15
1. Jumlah Pengurus Unit Pengelola LKM setidaknya adalah 5 orang, yang terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).
2. Apabila dipandang perlu jumlah anggota Unit-unit Pengelola LKM dapat ditetapkan lain.
3. Ketentuan sebagai anggota Unit Pengelola LKM :
Warga tetap Desa CIKERUH
Pendidikan minimal SMA atau sederajat
Diutamakan yang berpengalaman dan mempunyai kecakapan dalam bidang pembukuan keuangan.
Umur maksimal 45 tahun.
Pasal 16
Fungsi Unit-unit Pengelola LKM
1. Unit Pengelola Keuangan (UPK)
Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi;
Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi;
Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan; dan
Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.
2. Unit Pengelola Sosial (UPS)
Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Pantia;
Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial;
Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom;
Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Desa/Desa (KBK/D);
Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan masal, dll; dan
Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.
3. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;
Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan;
Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu.
Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya; dan
Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 17
Sumber Keuangan LKM dapat diperoleh dari
Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MP
Bantuan dana dari pemerintah diluar BLM PNPM-MP (APBD)
Sumbangan dari masyarakat atau pihak pemeduli lainnya
Simpanan jangka panjang atau simpanan lainnya dari anggota LKM yang tidak mengikat.
2. Pemanfaatan :
Biaya-biaya untuk Operasional LKM:
Untuk membayar honor Unit Pelaksana Kegiatan
Keperluan Alat Tulis Kantor (biaya kantor)
Keperluan kegiatan LKM (biaya Rembug/rapat)
Biaya Audit
Biaya transport dan komunikasi
Biaya tak terduga lainnya
Untuk kegiatan sosial
a. Bantuan pendidikan bagi siswa kategori wajib belajar yang berasal dari keluarga tidak mampu di Desa CIKERUH
b. Pembiayaan pelatihan dan keterampilan kepada warga yang tergolong miskin, seperti : perbengkelan, elektronika, wira usaha, komputer dan lain-lain.
Bantuan kepada keluarga pra sejahtera dan jompo terlantar.
Bantuan bagi keluarga yang terkena bencana alam.
Kegiatan Ekonomi :
Pinjaman / kredit bergulir kepada KSM di Desa CIKERUH yang mempunyai usaha produktif dan dinyatakan layak untuk di danai.
D. Kegiatan Lingkungan
Bantuan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman warga miskin
Pasal 18
Tata Cara Pelaksanaan Rembug Anggota LKM
Rembug Anggota LKM merumuskan berbagai kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
LKM mengadakan Rembug Anggota LKM sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) minggu.
Semua anggota LKM harus mendapat pemberitahuan tentang akan diadakannya Rembug Anggota LKM.
Rembug Anggota LKM sah jika dihadiri oleh sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota LKM
Semua anggota LKM memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menghadiri, mengeluarkan pendapat, dan memberikan suara dalam Rembug anggota LKM.
Dalam pengambilan keputusan di dalam Rembug anggota LKM, diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan jika mufakat tidak tercapai, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.
Dalam pemungutan suara, masing-masing anggota LKM mempunyai 1 (satu) hak suara.
Keputusan yang diambil dalam Rembug anggota LKM sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota LKM yang hadir.
Seluruh keputusan Rembug anggota LKM dalam setiap pertemuan harus dicatat resmi dalam risalah Rembug oleh sekretaris LKM.
Pasal 19
JASA PINJAMAN BERGULIR
Biaya operasional UPK, maksimal 50% dari Laba Bersih Tahunan jasa pinjaman yang dialokasikan untuk pembiayaan :
ATK (biaya kantor)
Honor UPK
Rembug (rapat), transport dan komunikasi
Audit
Tambahan Modal Pinjaman Bergulir
Insentif Pembayaran KSM yang tepat waktu
Stimulan kegiatan Sosial dan Lingkungan.
Pengeluaran tak terduga lainnya.
Rincian besarnya alokasi pembiayaan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Rembug anggota LKM.
Pasal 20
Syarat Penerima Manfaat Pinjaman Bergulir
1. Syarat Administrasi :
a. Warga tetap Desa CIKERUH
b. Memiliki KTP dan KK Desa CIKERUH
c. Mendapat rekomendasi dari RT/RW
d. Terdaftar dalam Form PS-2 (Daftar KK Miskin)
Syarat Proses :
a. Berkelompok / KSM minimal 5 orang
Memiliki atau akan melakukan kegiatan/usaha produktif yang layak
Mengajukan permohonan / proposal
Telah disurvey keberadaan KSM dan kegiatannya oleh UPK sesuai dengan kegiatannya
Dinyatakan layak oleh Manajer UPK.
BAB IX
SANGSI-SANGSI
Pasal 21
1. Sangsi akan dijatuhkan kepada anggota LKM, bila :
Anggota LKM 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengikuti musyawarah/Rembug dengan tanpa alasan yang jelas.
Anggota LKM yang secara sengaja atau tidak sengaja merusak nama baik Perkumpulan yang berakibat saluran hukum.
Anggota LKM yang secara sendiri atau kerja sama, sengaja merugikan sejumlah keuangan LKM dengan memanipulasi pembukuan.
Anggota LKM yang secara sendiri memberikan penjelasan kepada pers tanpa melalui persetujuan Rembug Anggota LKM.
Anggota LKM yang merekayasa perguliran dana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.
Anggota LKM yang telah dijatuhi sangsi pidana tetap oleh pengadilan.
2. BENTUK SANGSI
Surat teguran kepada anggota yang terkait agar membuat perjanjian kesanggupan untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama.
Mengembalikan dan mengganti sejumlah dana yang disalahgunakan
Memberhentikan sementara dari keanggotaan LKM
Memberhentikan selamanya dari keanggotaan LKM
Pasal 22
Sangsi akan diberikan kepada Unit Pengelola, apabila :
Memanipulasi atau melakukan penipuan yang merugikan keuangan dengan tujuan keuntungan pribadi.
Melakukan kolusi baik antara pengurus Unit Pengelola, dengan LKM maupun dengan KSM yang mengakibatkan kerugian keuangan maupun rusaknya citra Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
Kesalahan pembukuan yang terus menerus yang berakibat pada laporan ataupun perbedaan kas dengan pembukuan.
Menyembunyikan atau mengaburkan data-data untuk keperluan pemeriksaan.
Pencairan dana yang belum atau tidak disetujui oleh Rembug Anggota LKM.
Kesalahan komunikasi data antar unit pengelola yang berakibat ketekoran kas fisik.
Sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas padahal sudah mempunyai jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh Rembug Anggota LKM.
2. BENTUK SANGSI
Mengganti sejumlah uang yang telah disalahgunakan dan membuat surat perjanjian kesanggupan untuk tidak mengulangi lagi.
Memindahkan kedudukan petugas terkait dan diganti dengan yang lain.
Memutuskan kontrak kerja dengan hormat kepada petugas terkait.
BAB X
PEMETAAN SWADAYA
Pasal 23
Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Swadaya, LKM harus melibatkan dan meminta masukan dari Relawan.
Untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya, LKM membentuk Panitia Pemetaan Swadaya.
Panitia Pemetaan Swadaya harus mewakili seluruh RT yang ada di Desa CIKERUH.
Deskripsi tugas dan langkah teknis pelaksanaan tugas Panitia Pemetaan Swadaya ditetapkan oleh LKM
Hasil kegiatan Pemetaan Swadaya sah jika telah disahkan dalam Rembug Anggota LKM.
BAB XI
PENGELOLAAN MEDIA WARGA
Pasal 24
Penerbitan media warga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh LKM kepada masyarakat.
Penerbitan media warga dikelola oleh Panitia Khusus atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang ditunjuk oleh LKM
Panitia atau KSM yang mengelola penerbitan media warga bertanggung jawab kepada LKM
Pendanaan bagi penerbitan media warga berasal dari BLM PNPM-MP, iklan dalam media warga dan atau sumber dana khusus dari pihak lain yang diterima LKM,
Pemilihan bentuk media warga ditetapkan oleh LKM berdasarkan kemampuan/keahlian yang dimiliki dan efisiensi biaya serta tingkat efektivitasnya.
Media warga diterbitkan atau diperbaharui minimal satu bulan sekali.
Media warga harus memuat perkembangan kegiatan LKM, serta berbagai informasi lain yang dibutuhkan dan atau perlu diketahui oleh masyarakat Desa CIKERUH.
BAB XII
HAL TAMBAHAN
Pasal 25
Setelah terbentuknya Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh semua anggota LKM sebagai pengemban amanah warga Desa CIKERUH, apabila dikemudian hari ada yang sudah tidak sesuai lagi dan ada yang belum termuat dalan Anggaran Rumah Tangga ini, akan dibuatkan lembaran tambahan melalui Rembug Anggota LKM yang tidak terpisah dari Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 26
Demikian Anggaran Rumah Tangga Lembaga Keswadayaan Masyarakat ini, ditetapkan dan ditandatangani oleh LKM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa CIKERUH Amanah , Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
